Catatan Hari Pers Nasional, Pers Online dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat

Catatan Hari Pers Nasional, Pers Online dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat
Dr. H. Joni, SH., MH

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH

PALANGKA RAYA - Banyak dimensi yang bisa dijadikan catatan tentang Pers Indonesia, di hari keberadannya yang ke  75. Pasang surut kiprah Pers tentu tidak cukup jika dianalisis atau disampaikan hanya dalam beberapa baris kalimat. Satu perkembangan penting dalam dekade terakhir adalah munculnya Pers online.

Berbagai permasalahan yang mengikuti keberadaan Pers onlie ini terus muncul. Diantaranya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap mayarakat akibat sajian Pers online, dimaksud.

Media Online

Media Online dikenal sebagai sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan teks, suara, foto dan video, cakupan media online ini secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-commerce/online store) dan aplikasi chattingan.

Kesemuanya ini merupakan media, dalam arti sarana komunikasi public berdasarkan aplikasi online.

Jika dirinci lebih lanjut, media online ini meliputi banyak media, diantaraya Situs Berita Online (Cnnindonesia.com, Kompas.com, Detik.com); berikutnya ada Situs Pemerintah (Kemkes.go.id, Kemdikbud.go.id); Situs Perusahaan juga dapat dikualifikasikan sebagai media online (Telkom.co.id); ada lagi Situs E-commerce (Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com). demikian pula yang ramai memasyarakat yaitu Situs Media sosial (Instagram.com, Facebook.com, YouTube.com). secara khusus ada lagi situs Blog (Maxmanroe.com). ada bentukan kelompok atau Situs Forum Komunitas (Kaskus.co.id); dan lebih individual ada  Aplikasi dengan cara Chatting (Whatsapp, Telegram, Line). 

Pers Online

Khususnya media dengan situs Onlie, maka media inilah yang dilindungi oleh UU Pers ( UU No. 40 Tahun 1999) dan kinerjanya harus taat kepada rambu rambu Pers, baik secara yuridis maupun secara etis, atau berdasarkan etika.

Hal demikian perlu penegasan, karena fakta yang mengemuka bahwa di Indonesia berkembang pesat Pers online ini Dalam lima tahun terakhir, pengakses internet terus melonjak seiring dengan ketersediaan infrastruktur yang makin meluas, terjangkau, dan murah. Pada tahun 2011, pada awal munculnya media internet jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 55, 23 juta, meningkat dari 42, 16 juta orang di tahun sebelumnya atau 2010. Itu artinya, seperempat penduduk Indonesia sudah kenal internet.

Berdasarkan catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), merilis hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020.

Dari hasil survei yang dilakukan bersama Indonesia Survey Center (ISC), menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196, 71 juta dari 266 juta penduduk negeri ini.

Jumlah tersebut meningkat 73, 7 Persen dibandingkan dengan tahun 2018 yakni 64, 8 Persen. Di tahun 2018, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 171, 17 juta pengguna. Artinya, ada peningkatan 8, 9 Persen pertumbuhan dari tahun 2018 sampai dengan 2019-2020 (Q2) atau sebanyak 25 juta pengguna internet baru berdasarkan hasil survei ini.

Tantangan dan Perlindungan Hukum

Kendatipun sedemikian unggul, namun demikian keunggulan ini tidak lantas membuat media massa internet menjadi yang paling sempurna. Ada banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam bisnis media yang sarat teknologi ini.

Masalah pokok dalam dunia jurnalisme media internet adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini bermula dari sesuatu yang secaa dogma disakralkan di media massa online sebagai kecepatan menyampaikan nformasi.

Atas nama kecepatan, pageview, dan pertumbuhan bisnis, acapkali lembaga berita online terjerambab menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi kepada masyarakat luas sehingga terkadang menimbulkan mis-Persepsi dan mis-interpretasi fakta. 

Laporan yang masuk ke Dewan Pers mengenai keluhan berita di media massa online jumlahnya terus meningkat. Letak kesalahan lebih banyak karena masalah akurasi informasi yang dipaparkan lembaga media online.

Data dari Dewan Pers ini bukan sekadar statistik, tapi sudah lebih pada peringatan bahwa harus ada yang dibenahi dalam tubuh institusi media massa internet, khususnya berkenaan dengan perlindungan hukum tehadap pengguna media.

Secara moral memang ada yang menyerukan, alangkah bijak jika pelaku industri media massa internet kembali mengingat tujuan awal lahirnya media massa sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. Filosofi terdalam media massa adalah sebagai alat untuk membebaskan manusia dari keterbodohan.

Dalam ruang politik demokrasi, media massa adalah seperangkat medium untuk menyampaikan aspirasi publik.

Oleh karena itu secara normative Oleh karena itu, seyogyanya media online tetap menempatkan etika dan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai landasan utama pemberitaannya. Khusus untuk Pers dalam arti media media-media online yang berbasis berita untuk mengacu pada Pedoman Penulisan Berita Siber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Namun secara hukum mengingat begitu banyaknya complain, kmaka ejauh yang bisa dilakukan oleh aprat rerkait, khususnya Dewan Pers adalah memfasilitasi.

Manakala ada pengaduan maka diselesaikan berdasarkan prinsip mediasi. Jika tidak dapat diselesaikn maka barulah kepada jalur hukum,   melalui  proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers.

Namun mekanisme ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. 

Berdasarkan kenyataan ini,   mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan Pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja Pers.

UU Nomor 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian Pers yang bermasalah perlu diperbaiki Kembali, khususnya sedemikian maaknya media Pers online dewasa ini.***

Dr. H. Joni, SH., MH., adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

(//indra)

 

Palangka Raya
Indra Gunawan

Indra Gunawan

Previous Article

Cabuli Anak Dibawah Umur, Satreskrim Polres...

Next Article

Donor Plasma Polri, Pengamat: Itu Bisa Jadi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Andy

Andy

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 306

Registered: Nov 20, 2020

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 218

Postingan Tahun ini: 2556

Registered: Jul 9, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 195

Postingan Tahun ini: 1478

Registered: Sep 25, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 186

Postingan Tahun ini: 1020

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Joni Hermanto

Kabupaten Tana Toraja Masuk Daftar PPKM Level 4, Kapolres: Penyekatan di Perbatasan Mulai  Hari Senin
Besok Sidang MK  Dan Jika Terjadi Kembali Pelanggaran PSU Jilid II, Apakah PSU Kembali Atau Salah Satu Paslon Di Diskualifikasi Oleh MK ?
Warga Nagori Mancuk Ditemukan Tewas di Areal PTPN IV Kebun Dosin, Dugaan Akibat Gigitan Ular Berbisa
Bravo...Polres Labuhanbatu Grebek Judi 12 Mesin Jackpot Di Sekitar Lingkungan Rumah Cawabup Labuhanbatu

Follow Us

Recommended Posts

Aggota DPR RI Irine Yusiana Roba: Otoritas Independen Syarat Mutlak Lindungi Data Pribadi Warga
Kepala BRIN: Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Solusi Masa Depan
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Taruna-Taruni Akademi TNI 2021
Begini Aturan Pembukaan Bertahap Operasional Perdagangan
Operasi Berakhir dan Pulihkan Lingkungan, SKK Migas akan Nonaktifkan Tujuh Anjungan